Ada Pelatihan Gratis untuk Umkm, Segera Daftar halaman All

Sy mempunyai usaha dibidang jasa service ac & mempunyai UD yg bekerjasama beserta perusahaan lain. Untuk itu sebenarnya agak riskan pula sih kalo dipisah, sebab secara aturan pajak gaji suami istri dianggap 1 penghasilan.

Jadi aturan ini seharga berlaku untuk semua gaji yang belum dikenai pajak final atas keuntungan / hasil usahanya. Misalnya guna bunga deposito, sudah terkena pajak final 20%, maka tidak bisa dikenai hukum pajak 1% ini.

Sblmnya saya tanya dulu, utk bisnis jualan pulsa tersebut apakah pulsanya dibeli dulu sbg stok atau mas cuma menjadi perantara penjualan aja? Jika cuma jadi perantara, maka omset nun dicatet adalah yg daripada Rupiah tsb. Jadi pajaknya dihitung dari total omset/fee atas jasa setiap bulannya. Maksudnya usaha sampingannya yang ngga ada legalitas bisnis shg tidak ada NPWP?

Bila iya maka pajaknya (skrg 0. 5%) dihitung dari nilai penjualan. Perhitungan tersebut sifanya self-assessment, jadi tak ada keharusan untuk dilengkapi dengan laporan keuangan. Pemberitaan dilakukan secara online & pembayaran bisa dilakukan dalam bank berdasarkan laporan tersebut.

Mungkin akan bertambah aman jika salah satu usaha dijadikan badan pedoman, CV misalnya, sehingga pajaknya menjadi terpisah dengan perseorangan. saya memiliki usaha counter pulsa dengan penghasilan omset penjualan selama satu hari 60-65juta terkadang kurang daripada 60jt/bulan.

Mengingat anda sudah memiliki npwp, maka dikau diwajibkan untuk melaporkan spt tahunan pph orang perseorangan mulai tahun pajak diperolehnya npwp. Logikanya nyari sikap susah, giliran wirausaha yang penghasilan di bawah ptkp tetap kenak pajak 0, 5% gak masuk pikiran. Mengenai case bapak, kami menyarankan bapak untuk mensponsori surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat bapak terdaftar. Sesuai dengan Peraturan Penguasa negara Nomor 46 tahun 2013, yang dikenakan PPh final 1% adalah apabila penghasilan bruto dari usaha dalam luar penghasilan dari ladenan sehubungan dengan pekerjaan publik sampai dengan Rp. Mula-mula, PP46 ttg pajak 1% sudah digantikan degan PP yg intinya mengatur jika pajak atas UKM yang beromzet max RP 4. 8 M per tahun adalah 0. 5% dibanding total omzet. Jadi dalam kasus usaha mas, dengan omzet Rp 35M masing-masing tahun, maka otomatis bukan terkena peraturan pajak itu. Usaha mas terkena pajak badan sebesar 25% bagi penghasilan kena pajak.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>